Woisoren

Jakarta - Industri logistik di Indonesia saat ini masih dikuasai perusahaan asing. Untuk meningkatkan daya saing pemain lokal, maka pemain asing dan lokal harus diseimbangkan.  Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Boediono di Gedung Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (25/4/2008). "Memang kebanyakan asing, ada pilihan keseimbangan untuk kecepatan mengirim dan memasukkan barang, ini penting bagi eksportir jangan sampai seluruhnya kita bergantung pada asing terus, harus ada keseimbangan antara efisiensi dan pengendali," ujarnya.  Kalangan usaha melihat belum tersentuhnya industri ini dengan aturan yang jelas membuat pemain lokal tidak kompetitif dengan perusahaan asing. Kamar Dagang Industri pun meminta pemerintah dan DPR membuat UU khusus mengenai logistik.

Jakarta - Industri logistik di Indonesia saat ini masih dikuasai perusahaan asing. Untuk meningkatkan daya saing pemain lokal, maka pemain asing dan lokal harus diseimbangkan. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Boediono di Gedung Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (25/4/2008). "Memang kebanyakan asing, ada pilihan keseimbangan untuk kecepatan mengirim dan memasukkan barang, ini penting bagi eksportir jangan sampai seluruhnya kita bergantung pada asing terus, harus ada keseimbangan antara efisiensi dan pengendali," ujarnya. Kalangan usaha melihat belum tersentuhnya industri ini dengan aturan yang jelas membuat pemain lokal tidak kompetitif dengan perusahaan asing. Kamar Dagang Industri pun meminta pemerintah dan DPR membuat UU khusus mengenai logistik. "Maksudnya kita tidak kompetitif jika dibandingkan dengan negara lain, karena tidak ditata dengan baik, itu kan menyangkut distribusi. Dan kita kan negara kepulauan, kalau tidak diatur dengan baik

Kajian Sistem Penguasan dan Pemilikan Lahan Hutan Adat Oleh Tim Forest Land Tenure Jayapura - PT.PPMA dan CIFOR   JUBI – Ide tentang Pengelolaan hutan lestari (SFM) di Indonesia hingga kini belum dapat direalisasikan. Belum ada bukti bahwa kelestarian dapat tercapai dimanapun level kelestarian itu ditempatkan, baik pada tingkat unit management, unit kabupaten, unit propinsi, unit pulau bahkan Negara. Meskipun sudah ada instrument penentuan kuantitatif panen lestari pertahunnya (AAC). Tetapi prakteknya dilapangan tidak berjalan dan tidak terkontrol. Kegagalan ini bukan semata-mata karena ketidakmampuan teknis kehutanan, tetapi karena variable system social dinegasikan eksistensinya.  Di Papua terjadi berbagai penolakan dan pemalangan kegiatan kehutanan. Akibatnya adalah; dari 29 HPH yang terdapat di Papua Barat hanya 13 yang beroperasi dan dari 35 HPH yang ada di Prov Papua hanya 12 yang beroperasi (Dinas Kehutanan 2007). Bahkan termasuk sejumlah pembangunan fisik dan asset Pemd