Posts

PELABUHAN PETI KEMAS DEPAPRE, HABISKAN DANA 1 TRILIUN

Image
Pembangunan pelabuhan peti kemas di darah Depapre, Kabupaten Jayapura diprediksi bakal habiskan dana sebesar Rp 1 triliun. Dimana pembangunan ini didukung oleh tiga pihak, yakni Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Jayapura. “Pembangunan pelabuhan peti kemas sesuai dengan target Kementerian Perhubungan akan rampung pada 2014 mendatang,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Bambang Siswanto kepada wartawan, di Jayapura, Rabu (15/5). Dia menjelaskan, terkait dengan pembebasan lokasi pembangunan, menjadi tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Jayapura. Sedangkan pembangunan kontruksinya Kementerian Perhubungan dan Pemerintah provinsi Papua. “Anggaran pembangunan untuk 2013, kurang lebih Rp40 miliar, dan sekarang masih dalam tahap penimbunan jadi diperkirakan bisa menelan dana hingga Rp1 triliun,” ujarnya.

ILCS Segera Operasikan Sistem Data Manifest Logistik Nasional

Image
BULAN April mendatang PT ILCS  (Integrasi Logistik Cipta Solusi), akan mengoperasikan sistem data manifest logistik nasional sebagai salah satu upaya menekan biaya logistik nasional yang hingga kini masih dinilai tinggi. Pergerakan logistik barang di lingkup domestik selama ini masih menggunakan sistam layanan manual, person to person , sehingga memerlukan waktu, SDM yang banyak bahkan biaya yang resmi maupun tidak resmi (Pungli) untuk ’memperlancar’ urusan.

Cetak Biru Sistem Logistik Nasional Rampung Oktober 2009

Jakarta - Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu memastikan cetak biru sistem logistik nasional akan rampung sebelum pemerintahan sekarang ini berakhir.  Cetak biru sistem logistik nasional ini diharapkan bisa menjadi acuan pengelolaan sistem distribusi barang dan jasa di dalam negeri agar lebih efisien, efektif yang berdampak pada daya saing ekspor Indonesia di pasar internasional. "Blue print-nya sedang dikerjakan, mudahan- mudahan bisa selesai sebelum Oktober (masa pemerintahan berakhir)," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu disela-sela acara peresmian fasilitas cranes baru di JICT Tanjung Priok, Rabu (27/5/2009). Menurut Mari, cetak biru sistem logistik nasional sudah lama dibahas, namun akhirnya sekarang ini sudah mendekati tahap finalisasi akhir. Cetak biru ini lanjut Mari merupakan upaya pembenahan dari sisi regulasi selain dari sisi infrastruktur sistem logistik yang selama ini dinilai tidak efisien dan efektif sehingga mempengaruhi daya saing barang term
Jakarta - Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu memastikan cetak biru sistem logistik nasional akan rampung sebelum pemerintahan sekarang ini berakhir. Cetak biru sistem logistik nasional ini diharapkan bisa menjadi acuan pengelolaan sistem distribusi barang dan jasa di dalam negeri agar lebih efisien, efektif yang berdampak pada daya saing ekspor Indonesia di pasar internasional. "Blue print-nya sedang dikerjakan, mudahan- mudahan bisa selesai sebelum Oktober (masa pemerintahan berakhir)," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu disela-sela acara peresmian fasilitas cranes baru di JICT Tanjung Priok, Rabu (27/5/2009). Menurut Mari, cetak biru sistem logistik nasional sudah lama dibahas, namun akhirnya sekarang ini sudah mendekati tahap finalisasi akhir. Cetak biru ini lanjut Mari merupakan upaya pembenahan dari sisi regulasi selain dari sisi infrastruktur sistem logistik yang selama ini dinilai tidak efisien dan efektif sehingga mempengaruhi daya saing barang terma

Cetak biru sistem logistik nasional segera terbit

JAKARTA: Pemerintah segera menerbitkan cetak biru logistik nasional paling lambat pada Januari 2010, menyusul hampir rampungnya pembahasan oleh sejumlah instansi terkait. Deputi Menko Perekonomian Bidang Perdagangan dan Perindustrian Eddy Putra Irawadi mengatakan instansinya telah membahas cetak biru logistik dengan semua pemangku kepentingan secara institusional. "Paling lambat Januari 2010 sudah bisa terbit. Cetak biru logistik mempunyai visi locally integrated-globally connected, guna mendorong daya saing ekonomi dan terciptanya penyedia jasa logistik nasional yang tangguh," katanya kepada Bisnis. Dia menambahkan saat ini sejumlah peraturan terkait dengan kegiatan logistik terdapat di sejumlah instansi. Karena itu, cetak biru dibutuhkan untuk menyatukan strategi dan program untuk membenahi sistem logistik menjadi lebih efisien. "Peraturan yang menyangkut logistik itu banyak dan bertebaran, mulai dari undang-undang sampai dengan surat keputusan menteri, misalnya
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah hari ini meluncurkan Auto Gate System di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sistem ini merupakan pengembangan dari fitur Indonesia Nasional Single Windows yang sudah dirancang sejak 2010. "Ini bentuk persiapan target kita memasuki ASEAN Economy Community pada 2015 yang tidak bisa dihindari lagi," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa saat peluncuran Auto Gate System di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin, 21 Januari 2013. Menurut dia, Indonesia yang merupakan negara terbesar di ASEAN harus memiliki daya saing yang tinggi. Seluruh konektivitas di pelabuhan, kata dia, harus diintegrasikan dalam sistem logistik nasional. "Indonesia Single Windows sudah berjalan dengan baik. Seluruh izin yang selama ini terpencar di masing-masing kementerian saat ini sudah terintegrasi dalam sistem yang dikelola Menteri Keuangan dalam portal tersebut," kata Hatta. Pengembangan Auto Gate System sendiri sebetulnya mengalami masala

Menkeu Keluhkan Tanjung Priok Tak Steril

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta agar Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, segera dibenahi. Menurut dia, kondisi pelabuhan saat ini tidak steril sehingga mengganggu proses bongkar muat.  Imbasnya, dwelling time atau waktu tunggu di pelabuhan jadi butuh waktu yang lama. "Harus diperbaiki sistem tarif, pelayanan, layout pelabuhan. Juga kegiatan nonbisnis kalau bisa dikurangi akan lebih baik," katanya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin, 21 Januari 2013. Berdasarkan hasil survei, waktu tunggu barang di Pelabuhan Tanjung Priok sepanjang 2011-2012 berkisar 4,7 hingga 6,7 hari. Angka tersebut tergolong tinggi. Penyebabnya: 58 persen oleh pre-customs clearence, 18 persen karantina, dan 24 persen oleh post-customs clearence. Pemerintah menargetkan menekan waktu tunggu menjadi empat hari. Waktu tersebut setara dengan dwelling time di Malaysia. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan penataan desain Pelabu