Woisoren

JAYAPURA - PT Pelabuhan Indonesia IV ( Persero ) Cabang Jayapura , akan menjadikan pelabuhan yang berada di ibukota Propinsi Papua ini menjadi pelabuhan regional  hard park. Dikatakan General  Manager PT, Pelabuhan Indonesia IV ( Persero ) Cabang Jayapura, Agus S. Nazar Rumaropen, S.E., rencana menjadikan hard park  (pusat tempat peti  kemas) tersebut tinggal ‘ketuk palu’ saja jika semua elemen pemerintah, serta pejabat terkait, dalam hal ini Walikota Jayapura dan Gubernur Papua, mendukung serta membukakan jalan, bukan hal yang mustahil untuk menjadikan Pelabuhan Jayapura sebagai pusat bersinggahnya peti kemas di Papua.  Lebih lanjut dikatakan Agus, sapaan akrabnya, sangat dimungkinkan untuk menjadikan pelabuhan Jayapura sebagai hard park merupakan pilot projek untuk kedepan. Agar pelabuhan Jayapura bukan hanya melayani pendistribusian barang  melalui peti kemas hanya untuk tingkat nasional, namun juga menjangkau hingga international.

Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal seakan tidak mengenal lelah untuk memajukan provinsi yang dipimpinnya dengan mengajukan beberapa usulan program startegis untuk percepatan pembangunan di Papua. Beberapa program tersebut dalam prosesnya telah mendapat respon positif dan sedang dibahas di tingkat pusat. Dan dari beberapa program strategis itu salah satunya adalah mengembalikan Bandara Frans Kaisiepo (FK) Biak sebagai bandara internasional. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua, Mohammad Musa’ad mengatakan, mengembalikan status Bandara Frans Kaisiepo sebagai bandara berstandar internasional di wilayah timur Indonesia sangat direspon oleh pemerintah pusat.

Jayapura (30/7) — Mengingat adanya peningkatan sebanyak 15 persen arus barang yang masuk dan keluar dari Pelabuhan Jayapura, dan adanya berbagai permasalahan yang terjadi di pelabuhan, Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe meminta PT. Pelindo untuk mempresentasikan masalah itu. “Ada peningkatan 15 persen arus barang yang masuk dan keluar dari Pelabuhan Jayapura, dan yang paling banyak adalah produk sembako. Dengan jumlah peningkatan itu, perputaran uang di Pelabuhan Yos Sudarso telah mencapai milliaran bahkan triliunan rupiah,” kata General Maneger PT. Pelindo Jayapura Agus Nasar, di Jayapura, Selasa (30/7). Disamping peningkatan itu, ujar Agus, dengan sudah dimilikinya alat pengangkut peti kemas secara otomatis, tenaga buruh tak lagi dilibatkan secara penuh, namun pihaknya masih saja diminta untuk membayar upah buruh.

SENTANI, Inspirasi Bangsa (8/7)— Pembangunan pelabuhan peti kemas Depapre yang berada di Kabupaten Jayapura, Papua masih terkendala masalah pembebasan tanah, kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jayapura Alex R. Dusay kepada Inspirasi Bangsa di Sentani, Rabu lalu. “Tahun ini kami sedang fokus pada pembebasan tanah sehingga baru tahun depan pelabuhan Depapre ini baru dioperasionalkan,” ujarnya. Alex menjelaskan luas pelabuhan Depapre ini dalam rencana masterplan Kabupaten Jayapura yaitu 74 hektar dimana sekitar 18 hektar diantaranya telah dilakukan reklamasi. “Pekerjaan yang saat ini sudah dilakukan adalah reklamasi atau penimbunan ke laut seluas 18 hektar atau sekitar 75 persen dari total yang harus ditimbun,” urainya.

Pembangunan pelabuhan peti kemas di darah Depapre, Kabupaten Jayapura diprediksi bakal habiskan dana sebesar Rp 1 triliun. Dimana pembangunan ini didukung oleh tiga pihak, yakni Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Jayapura. “Pembangunan pelabuhan peti kemas sesuai dengan target Kementerian Perhubungan akan rampung pada 2014 mendatang,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Bambang Siswanto kepada wartawan, di Jayapura, Rabu (15/5). Dia menjelaskan, terkait dengan pembebasan lokasi pembangunan, menjadi tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Jayapura. Sedangkan pembangunan kontruksinya Kementerian Perhubungan dan Pemerintah provinsi Papua. “Anggaran pembangunan untuk 2013, kurang lebih Rp40 miliar, dan sekarang masih dalam tahap penimbunan jadi diperkirakan bisa menelan dana hingga Rp1 triliun,” ujarnya.

BULAN April mendatang PT ILCS  (Integrasi Logistik Cipta Solusi), akan mengoperasikan sistem data manifest logistik nasional sebagai salah satu upaya menekan biaya logistik nasional yang hingga kini masih dinilai tinggi. Pergerakan logistik barang di lingkup domestik selama ini masih menggunakan sistam layanan manual, person to person , sehingga memerlukan waktu, SDM yang banyak bahkan biaya yang resmi maupun tidak resmi (Pungli) untuk ’memperlancar’ urusan.

Jakarta - Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu memastikan cetak biru sistem logistik nasional akan rampung sebelum pemerintahan sekarang ini berakhir.  Cetak biru sistem logistik nasional ini diharapkan bisa menjadi acuan pengelolaan sistem distribusi barang dan jasa di dalam negeri agar lebih efisien, efektif yang berdampak pada daya saing ekspor Indonesia di pasar internasional. "Blue print-nya sedang dikerjakan, mudahan- mudahan bisa selesai sebelum Oktober (masa pemerintahan berakhir)," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu disela-sela acara peresmian fasilitas cranes baru di JICT Tanjung Priok, Rabu (27/5/2009). Menurut Mari, cetak biru sistem logistik nasional sudah lama dibahas, namun akhirnya sekarang ini sudah mendekati tahap finalisasi akhir. Cetak biru ini lanjut Mari merupakan upaya pembenahan dari sisi regulasi selain dari sisi infrastruktur sistem logistik yang selama ini dinilai tidak efisien dan efektif sehingga mempengaruhi daya saing barang term