Sislognas Memperlancar Denyut Perdagangan Dalam Negeri

Tebaran senyum optimis menyembul dari wajah para pelaku dan pemangku kebijakan ekonomi Indonesia tatkala menyambut terbitnya Perpres no 26 tahun 2012 tentang Cetak Biru Sistem Logistik Nasional (Sislognas) pada 5 Maret 2012 lalu.

 “Terbitnya Perpres tentang Sislognas ini sangat ditunggu semua pihak. Karena, sektor logistik semakin hari semakin diyakini memiliki nilai strategis dan bahkan telah menjadi salah satu faktor penentu bagi pembangunan daya saing bangsa ini,” kata Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawadi.

Untuk dicatat, biaya logistik nasional mencapai 27% dari Produk Domestik Buto (PDB). Bersamaan dengan itu, di lapangan masih banyak persoalan dan kendala teknis yang perlu diselesaikan untuk mewujudkan sistem logistik yang efektif dan efisien, terutama dalam kaitannya dengan tingkat penyediaan infrastruktur yang masih rendah, masih ditemukannya pungutan tidak resmi dan biaya transaksi yang menyebabkan biaya ekonomi tinggi, dan keterbatasan kapasitas dan jaringan pelayanan penyedia jasa logistik nasional.

Hasil survei Indeks Kinerja Logistik (Logistic Performance Index) yang diselenggarakan Bank Dunia pun menunjukkan kinerja logistik Indonesia juga masih lemah. Survei itu menempatkan Indonesia di peringkat ke-75 dari 155 negara yang disurvei. Indonesia berada di bawah Singapura (2), Malaysia (29), Thailand (35), Filipina (44), dan Vietnam (53). 

Karena itu, Cetak Biru Sislognas ini diharapkan benar-benar dapat menjadi rujukan semua pemangku kepentingan terkait pembangunan ekonomi bangsa ini dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Yakni, sebagaimana diamanatkan pada pasal 2 Perpres tersebut.

Dijelaskan, bahwa Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional berfungsi sebagai acuan bagi menteri, pimpinan lembaga non kementerian, gubernur, dan bupati/wali kota dalam menyusun kebijakan dan rencana kerja yang terkait dengan pengembangan Sistem Logistik Nasional di bidang masing-masing, yang dituangkan dalam dukumen strategis masing-masing kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan.

Sejumlah pihak terkait menyambut baik terbitnya Perpres Sislognas ini. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik, Natsir Mansyur, misalnya, menyatakan bahwa isi dari Perpres sudah cukup mewakili masukan-masukan yang pernah disampaikan oleh Kadin kepada pemerintah, terutama mengenai perbaikan infrastruktur serta tingginya biaya logistik nasional. “Kita menyambut baik pastinya. Semoga dengan terbitnya Perpres ini bisa memperbaiki ekonomi Indonesia terutama infrastruktur,” imbuhnya. 

Adapun bagi Kementerian Perdagangan, terbitnya Perpres Sislognas pun menjadi sebuah pemantik semangat baru untuk bekerja lebih fokus dan maksimal. Terkait hal itu, dalam kesempatan kunjungan ke Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei beberapa waktu lalu, Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi telah menjelaskan kepentingan Kemendag terkait dengan konektivitas dan Sistiem Logistik Nasional.

Ketiga kepentingan itu adalah; 1) Harga untuk pasar dalam negeri terkait dengan stabilitas dan keterjangkauan harga khususnya untuk komoditas pangan pokok dan komoditas strategis lainnya, serta untuk pasar internasional terkait dengan harga komoditas ekspor yang menarik dan kompetitif. 2) Arus barang yang terkait dengan kelancaran arus barang, volume barang, termasuk permasalahan handling dan sarana transportasi. 3) Proteksi pasar dalam negeri dari barang-barang impor melalui safeguarding, ACI dan daya saing produk nasional.

Memang, ada beberapa tantangan untuk membangun sebuah sistem logistik nasional yang kuat, terintegrasi bahkan berdaya saing dengan industri logistik global. Khususnya, terkait dengan kondisi dan karakter geografis Indonesia yang sangat khas,  yaitu terdiri dari ribuan pulau. Selain itu, banyaknya pihak yang berkepentingan dengan sistem logistik ini pun menjadi sebuah tantangan, yakni bagaimana memadukan seluruh aturan yang ada saat ini baik aturan yang ada di Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan dengan Peraturan Pemerintah tentang Moda Transportasi, Kementerian Informasi dan Komunikasi dengan aturan Undang-undang Pos, dan lain sebagainya.

Sementara itu, untuk pelaksanaan Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional ini sendiri, dalam Perpres juga telah dijelakan bahwa Cetak Biru ini akan dikoordinasikan oleh Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) 2011 - 2025 yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden sebagai Ketua dan Wakil ketua, serta Menko Perekonomian sebagai Ketua Harian. Dan ke depan, Sistem Logistik Nasional diharapkan dapat berperan dalam mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, menunjang implementasi MP3EI, serta mewujudkan sasaran PDB per kapita sebesar 14.250-15.500 dolar AS pada 2025.

Memperkuat MP3EI

Bak dua sisi uang logam. Itulah gambaran keterkaitan erat antara Sislognas dan MP3EI Sislognas. Keduanya harus berjalan seiring sekata, alias saling bersinergi positif dalam pembangunan ekonomi dan daya saing bangsa. Yakni, MP3EI bertugas mengidentifikasi potensi kekuatan ekonomi dan komoditi andalan nasional, sementara Sislognas berorientasi menjamin pergerakan komoditi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan efesien. 

Dengan bahasa lain, Sislognas merupakan pemerkuat program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Sebab, dalam MP3EI tertuang rencana-rencana  pemerintah terkait  pembangunan berbagai infrastruktur perekonomian yang secara langsung berkorelasi dengan sektor logistik nasional.  Yakni, seperti pembangunan pelabuhan laut internasional, perluasan jalan kereta api, perbaikan bandara, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pembangunan jalan dan jembatan serta beberapa pembangunan infrastruktur lainnya.  

Peran Strategis Sislognas Bagi Perdagangan Dalam Negeri

Sebagai negara maritim yang terdiri dari berbagai pulau, kehadiran Sislognas sangatlah strategis bagi pembangunan perdagangan dalam negeri yang kokoh dan berdaya saing tinggi. Sislognas juga menjadi penyemangat baru bagi tumbuh berkembangnya dunia perdagangan Indonesia, baik secara domestik maupun internasional. Pasalnya, Sislognas ini bertujuan mengkoneksikan kekuatan ekonomi nasional, membuka isolasi pedesaan, menghilangkan disparitas harga antar daerah dan meningkatkan peran jasa logistik nasional.

Lebih teknisnya, Sislognas akan berperan untuk menjamin kelancaran arus barang, mengurangi biaya transaksi atau ekonomi yang berbiaya tinggi, membangun daya saing nasional, menjaga kelestarian lingkungan hidup, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta mensinkronkan dan menyelaraskan kemajuan antar sektor ekonomi dan antar wilayah, sehingga dapat menjadi benteng kedaulatan dan ketahanan ekonomi.

Terkait dengan arti penting tersebut, Kementerian Perdagangan RI melalui Direktorat Logistik dan Saran Distribusi akan berperan dalam pengembangan sistem logistik nasional, dengan menggabungkan sistem transportasi dan pembangunan daerah yang terintegrasi menjadi sebuah konektivitas nasional.

Adapun visi pembangunan konektivitas adalah Locally Integrated, Globally Connected, yang mencakup konektivitas lokal, nasional dan global dalam jalur distribusi intra pulau, antar pulau, dan logistik perdagangan internasional. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam penataan jaringan distribusi perdagangan yang efisien adalah peningkatan kinerja logistik nasional melalui konektivitas sub sistem dan jaringan distribusi yang mempengaruhinya. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja logistik Indonesia adalah Logistic Performance Index (LPI) yang dipublikasikan oleh Bank Dunia. 

Walhasil, implementasi Sislognas dan keberhasilannya benar-benar bisa menjadi penyangga denyut ekonomi bangsa ini, sehingga mampu mewujudkan kesejateraan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. (AMF)