Sistem Logistik Nasional Masih Dihadapkan pada Sejumlah Kendala
(Berita Daerah – Nasional) Penerapan
sistem logistik nasional (Sislognas) yang terkoordinasi antardaerah
hingga kini masih didera permasalahan klasik, salah satunya yaitu belum
adanya komitmen dari beragam pemangku kepentingan.
Cetak pengembangan Sislognas sendiri
telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden No.26 Tahun 2012 tanggal 5
Maret 2012. Namun, hingga menjelang dua tahun, implementasi cetak biru
tersebut belum sesuai dengan yang diharapkan yang terindikasi dari
pencapaian Tahapan Implementasi, Rencana Aksi, dan Pengembangan
Sislognas. Komitmen yang menjadi pangkal permasalahan hal tersebut
terkait dalam pengembangan logistik nasional.
Komitmen ini berkaitan dengan itikad
para pihak untuk menjalankan arah kebijakan dan strategi yang dijabarkan
ke dalam program, tahapan pelaksanaan, dan rencana aksi dalam
mewujudkan visi, misi, serta tujuan Sistem Logistik Nasional pada tahun
2025. Di tingkat pemerintah pusat, komitmen
ini diperlukan dari kementerian-kementerian terkait. Komitmen juga
diperlukan dari pemerintah-pemerintah daerah, BUMN/BUMS sebagai pelaku
dan penyedia jasa logistik, asosiasi-asosiasi, dan pihak-pihak terkait
lainnya.
Selain komitmen, diperlukan pula
koordinasi di antara para pihak tersebut mengingat sistem logistik
bersifat lintas sektoral. Koordinasi juga perlu ditingkatkan dalam
tingkat operasional, seperti operasionalisasi pelayanan kepelabuhanan.
Selain itu, masalah lain yang perlu
mendapatkan perhatian adalah evaluasi dan pengawasan. Kinerja pelayanan
yang pada saat ini tergolong masih lemah, sehingga berpotensi merugikan
para pengguna pelayanan tersebut.
Masalah lain yang mendera Indonesia
adalah soal biaya logistik yang tinggi. Salah satu penyebab tingginya
biaya logistik Indonesia adalah masalah infrastruktur. Untuk Pulau Jawa,
jalan merupakan salah satu infrastruktur yang kurang memadai karena
tingginya beban. Permasalahan ini berakibat terhadap
waktu tempuh yang lama, sehingga biaya transportasi dan logistik menjadi
mahal. Hingga saat ini, sekitar 80% pergerakan transportasi di Pulau
Jawa masih didominasi oleh transportasi jalan. Para pelaku usaha lebih
memilih penggunaan truk daripada kereta api karena alasan handling,
jadwal, aksesibilitas, dan sebagainya.
Pembangunan jalur ganda kereta api
lintas utara Jawa diharapkan dapat mendorong penggunaan kereta api
sebagai moda transportasi, termasuk transportasi barang. Keberadaan
jalur ganda diperkirakan akan dapat meningkatkan frekuensi dan kapasitas
kereta api sebesar 200-300%.
Upaya pembenahan atas berbagai masalah
logistik sendiri diyakini dapat ikut membantu meningkatkan angka
pertumbuhan ekonomi di atas enam persen. Masalah logistik yang harus
dibenahi yakni terutama pada segi kelancaran pasokan agar tercipta
efisiensi yang bermanfaat dalam mewujudkan iklim investasi. Salah satu pembenahan yang dapat
dilakukan adalah dengan mencari solusi atas permasalahan lamanya waktu
bongkar muat barang hingga keluar pelabuhan (dwelling time) di Tanjung
Priok, yang berlangsung hingga kini.
Langkah yang bisa ditempuh untuk
mempercepat penyelesaian masalah logistik ini adalah dengan membentuk
Dewan Logistik Indonesia. Hal ini sebenarnya sudah dilakukan, namun
dalam pelaksanaannya belum optimal.
Langkah lainnya adalah pembenahan 25
pelabuhan laut strategis, revitalisasi penunjang angkutan logistik, dan
pemberdayaan kapal Roro. Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi
pengoperasian pelabuhan 24 jam dalam 7 hari, National Sigle Window
(NSW), percepatan proyek Pelabuhan Kalibaru, dan percepatan penyelesaian
JORR. Perbaikan sistem logistik perlu
dipercepat terutama untuk meningkatkan daya saing produk industri
nasional menghadapi perdagangan bebas seiring akan berlakunya Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. (et/EA/bd)
Sumber:http://beritadaerah.com/2013/11/06/sistem-logistik-nasional-masih-dihadapkan-pada-sejumlah-kendala/
Comments