Woisoren

Jakarta (ANTARA News) - China disebut-sebut tertarik berinvestasi pada proyek pelabuhan di Papua.  "Pada 5 Januari 2011 rencananya perwakilan China akan bertemu dengan Pemerintah Daerah Papua di Jayapura," kata Menteri Perhubungan Freddy Numberi menjawab pers sebelum rapat evaluasi perekonomian di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin. Freddy menyebut China berminat pada proyek pelabuhan di Papua dan Papua Barat. Dia mengatakan, pertemuan tersebut untuk membicarakan mengenai peluang investasi China di Papua serta Papua Barat. Selain itu, Gubernur Papua juga akan memaparkan soal potensi di Papua.

Jakarta (ANTARA News) - Kinerja sistem logistik nasional (sislognas) saat ini masih rendah, kata Staf Ahli Menko Perekonomian Bidang Investasi dan Kemitraan Pemerintah-Swasta Djadmiko.  "Saat ini posisi kita urutan 75 dari 155 negara menurut `survey logistic performance index`, merosot dari urutan 43 pada 2007," ujarnya dalam diskusi Silognas di Anyer, Banten, Rabu.  Ia juga mengatakan saat ini persentase biaya logistik terhadap PDB, Indonesia juga termasuk tinggi sekitar 30 persen dibandingkan Amerika Serikat yang mencapai 10,1 persen, Jepang mencapai 10,6 persen dan Korea Selatan yang mencapai 16,3 persen. "Perlu upaya yang lebih intensif untuk memperbaiki kinerja logistik Indonesia," ujarnya. Menurut dia, ada beberapa hal yang menyebabkan kinerja silognas masih rendah, seperti kelangkaan stok dan fluktuasi harga kebutuhan pokok masyarakat terutama pada hari besar nasional, masih tingginya disparitas harga pada daerah perbatasan terpencil dan terluar. &

Jayapura - JUBI --- Bupati Jayapura, Habel Melkias Suwae mengatakan pelaku pemalangan dan pengrusakan di areal pelabuhan Peti Kemas Depapre, harus dihukum. Sebelumnya sekelompok masyarakat mengaku sebagai pemilik hak ulayat di lokasi penimbunan pelabuhan peti kemas Kampung Opau, Distrik Depapre.   Lukas Tonggroitouw bersama sejumlah warga memalang dan merusak basekamp dari proyek penimbunan yang diawasi oleh Administrasi Pelabuhan (Adpel) Provinsi Papua. Bupati Jayapura Habel M Suwae yang mendapat laporan tersebut langsung mendatangi TKP bersama dua Asistennya, Jack Ayamiseba dan Bambang Widiyatmoko. “Pemerintah selama ini sudah cukup tolerir dalam menengahi persoalan tanah adat ini dengan pendekatan persuasif,” ujar Habel Suwae, Senin (20/9).

JAKARTA. Pemerintah mulai memperkuat koordinasi kelembagaan dan menyempurnakan hubungan antarwilayah alias domestic connectivity untuk mendukung enam koridor ekonomi. Tujuannya agar keenam koridor ekonomi tersebut mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana menjelaskan, keenam koridor tersebut adalah Sumatra Timur, Pantai Utara Jawa, Kalimantan, Sulawesi Barat, Bali dan Nusa Tenggara Barat, serta Papua. "Tahun ini, kami hendak mensinkronkan kebijakan sistem transportasi nasional dan sistem logistik nasional lewat domestic connectivity," ujar Armida, akhir pekan lalu. Saat ini, Armida bilang, kementeriannya tengah membahas rencana tersebut bersama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan. Optimalisasi dan efektifitas enam koridor terutama berkaitan dengan arus distribusi dan transportasi orang, barang, dan jasa. Maklum, agar ekonomi tumbuh, kendala dalam pendistribusian harus dihilan

Di Papua, hingga saat ini hukum adat masih sangat dominan. Hak ulayat menjadi permasalahan dalam penegakan hukum agraria nasional, bahkan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)  pun sering dianggap tidak sah, karena hak kepemilikkan adat lebih diutamakan, termasuk ketika suatu investasi ingin membangun  harus memperhatikan masalah ini. JUBI --- Masalah pembayaran tanah sebagai hak ulayat masyarakat pada lokasi pembangunan pelabuhan peti kemas di Distrik Depapre Kabupaten Jayapura masih menjadi tuntutan dari suku-suku pemilik tanah. Pembangunan pelabuhan peti kemas yang menelan dana sebesar sekitar 1 triliun lebih ini sebenarnya sudah di rencanakan pemerintah daerah sedemikian rupa, termasuk dengan pembiyaan APBD maupun APBN. Namun di sisi lain  jangan pernah melupakan hak pembayaran tanah masyarakat, yang masih terus dituntut dengan kompensasi bagi masa depan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.Tentunya tujuan pembangunan untuk

Pemerintah pusat, Provinsi, dan kabupaten patungan membangun pelabuhan peti kemas.  Jangan biarkan masyarakat terpecah. Pemerintah harus bijaksana. JUBI --- Rencana  pembangunan  Pelabuhan Peti Kemas di Depapre Kabupaten  Jayapura, mulai dilakukan sejak  tahun 2004 silam. Rencana pembangunan pelabuhan ini akan menggunakan dana yang bersumber dari  APBD Provinsi Papua dan APBD Kabupaten Jayapura, juga dari APBN. Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas dengan persentase 30 persen lokasi darat dan sisahnya adalah lokasi pasang surut. Menurut Simbolon pembagunan Pelabuhan Peti Kemas di Depare ‘dikeroyok’ anatar pihak Propinsi Papua, Kabupaten Jayapura maupun dari pemerintah pusat. ”Diperkirakan akan menelan dana senilai Rp. 1,2 triliun hingga selesai,” katanya.