Woisoren

Jakarta - Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu memastikan cetak biru sistem logistik nasional akan rampung sebelum pemerintahan sekarang ini berakhir.  Cetak biru sistem logistik nasional ini diharapkan bisa menjadi acuan pengelolaan sistem distribusi barang dan jasa di dalam negeri agar lebih efisien, efektif yang berdampak pada daya saing ekspor Indonesia di pasar internasional. "Blue print-nya sedang dikerjakan, mudahan- mudahan bisa selesai sebelum Oktober (masa pemerintahan berakhir)," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu disela-sela acara peresmian fasilitas cranes baru di JICT Tanjung Priok, Rabu (27/5/2009). Menurut Mari, cetak biru sistem logistik nasional sudah lama dibahas, namun akhirnya sekarang ini sudah mendekati tahap finalisasi akhir. Cetak biru ini lanjut Mari merupakan upaya pembenahan dari sisi regulasi selain dari sisi infrastruktur sistem logistik yang selama ini dinilai tidak efisien dan efektif sehingga mempengaruhi daya saing barang term

Jakarta - Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu memastikan cetak biru sistem logistik nasional akan rampung sebelum pemerintahan sekarang ini berakhir. Cetak biru sistem logistik nasional ini diharapkan bisa menjadi acuan pengelolaan sistem distribusi barang dan jasa di dalam negeri agar lebih efisien, efektif yang berdampak pada daya saing ekspor Indonesia di pasar internasional. "Blue print-nya sedang dikerjakan, mudahan- mudahan bisa selesai sebelum Oktober (masa pemerintahan berakhir)," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu disela-sela acara peresmian fasilitas cranes baru di JICT Tanjung Priok, Rabu (27/5/2009). Menurut Mari, cetak biru sistem logistik nasional sudah lama dibahas, namun akhirnya sekarang ini sudah mendekati tahap finalisasi akhir. Cetak biru ini lanjut Mari merupakan upaya pembenahan dari sisi regulasi selain dari sisi infrastruktur sistem logistik yang selama ini dinilai tidak efisien dan efektif sehingga mempengaruhi daya saing barang terma

JAKARTA: Pemerintah segera menerbitkan cetak biru logistik nasional paling lambat pada Januari 2010, menyusul hampir rampungnya pembahasan oleh sejumlah instansi terkait. Deputi Menko Perekonomian Bidang Perdagangan dan Perindustrian Eddy Putra Irawadi mengatakan instansinya telah membahas cetak biru logistik dengan semua pemangku kepentingan secara institusional. "Paling lambat Januari 2010 sudah bisa terbit. Cetak biru logistik mempunyai visi locally integrated-globally connected, guna mendorong daya saing ekonomi dan terciptanya penyedia jasa logistik nasional yang tangguh," katanya kepada Bisnis. Dia menambahkan saat ini sejumlah peraturan terkait dengan kegiatan logistik terdapat di sejumlah instansi. Karena itu, cetak biru dibutuhkan untuk menyatukan strategi dan program untuk membenahi sistem logistik menjadi lebih efisien. "Peraturan yang menyangkut logistik itu banyak dan bertebaran, mulai dari undang-undang sampai dengan surat keputusan menteri, misalnya

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah hari ini meluncurkan Auto Gate System di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sistem ini merupakan pengembangan dari fitur Indonesia Nasional Single Windows yang sudah dirancang sejak 2010. "Ini bentuk persiapan target kita memasuki ASEAN Economy Community pada 2015 yang tidak bisa dihindari lagi," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa saat peluncuran Auto Gate System di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin, 21 Januari 2013. Menurut dia, Indonesia yang merupakan negara terbesar di ASEAN harus memiliki daya saing yang tinggi. Seluruh konektivitas di pelabuhan, kata dia, harus diintegrasikan dalam sistem logistik nasional. "Indonesia Single Windows sudah berjalan dengan baik. Seluruh izin yang selama ini terpencar di masing-masing kementerian saat ini sudah terintegrasi dalam sistem yang dikelola Menteri Keuangan dalam portal tersebut," kata Hatta. Pengembangan Auto Gate System sendiri sebetulnya mengalami masala

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta agar Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, segera dibenahi. Menurut dia, kondisi pelabuhan saat ini tidak steril sehingga mengganggu proses bongkar muat.  Imbasnya, dwelling time atau waktu tunggu di pelabuhan jadi butuh waktu yang lama. "Harus diperbaiki sistem tarif, pelayanan, layout pelabuhan. Juga kegiatan nonbisnis kalau bisa dikurangi akan lebih baik," katanya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin, 21 Januari 2013. Berdasarkan hasil survei, waktu tunggu barang di Pelabuhan Tanjung Priok sepanjang 2011-2012 berkisar 4,7 hingga 6,7 hari. Angka tersebut tergolong tinggi. Penyebabnya: 58 persen oleh pre-customs clearence, 18 persen karantina, dan 24 persen oleh post-customs clearence. Pemerintah menargetkan menekan waktu tunggu menjadi empat hari. Waktu tersebut setara dengan dwelling time di Malaysia. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan penataan desain Pelabu

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah hari ini meluncurkan Auto Gate System di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sistem ini merupakan pengembangan dari fitur Indonesia Nasional Single Windows yang sudah dirancang sejak 2010.  "Ini bentuk persiapan target kita memasuki ASEAN Economy Community pada 2015 yang tidak bisa dihindari lagi," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa saat peluncuran Auto Gate System di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin, 21 Januari 2013.  Menurut dia, Indonesia yang merupakan negara terbesar di ASEAN harus memiliki daya saing yang tinggi. Seluruh konektivitas di pelabuhan, kata dia, harus diintegrasikan dalam sistem logistik nasional.  "Indonesia Single Windows sudah berjalan dengan baik. Seluruh izin yang selama ini terpencar di masing-masing kementerian saat ini sudah terintegrasi dalam sistem yang dikelola Menteri Keuangan dalam portal tersebut," kata Hatta.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta agar Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, segera dibenahi. Menurut dia, kondisi pelabuhan saat ini tidak steril sehingga mengganggu proses bongkar muat.   Imbasnya, dwelling time atau waktu tunggu di pelabuhan jadi butuh waktu yang lama.  "Harus diperbaiki sistem tarif, pelayanan, layout pelabuhan. Juga kegiatan nonbisnis kalau bisa dikurangi akan lebih baik," katanya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin, 21 Januari 2013.  Berdasarkan hasil survei, waktu tunggu barang di Pelabuhan Tanjung Priok sepanjang 2011-2012 berkisar 4,7 hingga 6,7 hari. Angka tersebut tergolong tinggi. Penyebabnya: 58 persen oleh pre-customs clearence, 18 persen karantina, dan 24 persen oleh post-customs clearence. Pemerintah menargetkan menekan waktu tunggu menjadi empat hari. Waktu tersebut setara dengan dwelling time di Malaysia.

VIVAnews - Pemerintah menargetkan untuk menekan waktu sirkulasi barang sejak kapal sandar di dermaga hingga keluar pintu pelabuhan (dwelling time) dari 6 hari menjadi 4 hari tahun depan. Dengan percepatan itu, pengeluaran logistik di Indonesia bisa lebih murah. "Kami bertekad pada Februari paling lambat harus empat hari," ujar Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, di kantornya, Jakarta, Rabu 26 Desember 2012. Hatta mengatakan, ketersediaan pusat distribusi menjadi salah satu faktor untuk menekan biaya logistik. Pembangunan pusat distribusi ini harus dipercepat, termasuk dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, ketersediaan infrastruktur lain seperti perluasan pelabuhan, untuk peningkatan volume. "Kadin mengatakan bahwa pada 2005 baru ada 6.000 kapal beroperasi di dalam negeri. Sekarang sudah 12.000 kapal, tapi pelabuhannya tidak sebanding," ungkapnya. Dengan berbagai upaya itu, Hatta berharap biaya logistik di Indonesia dapat ditekan dari 14 persen pa

Jakarta (ANTARA News) - Kinerja sistem logistik nasional (sislognas) saat ini masih rendah, kata Staf Ahli Menko Perekonomian Bidang Investasi dan Kemitraan Pemerintah-Swasta Djadmiko. "Saat ini posisi kita urutan 75 dari 155 negara menurut `survey logistic performance index`, merosot dari urutan 43 pada 2007," ujarnya dalam diskusi Silognas di Anyer, Banten, Rabu. Ia juga mengatakan saat ini persentase biaya logistik terhadap PDB, Indonesia juga termasuk tinggi sekitar 30 persen dibandingkan Amerika Serikat yang mencapai 10,1 persen, Jepang mencapai 10,6 persen dan Korea Selatan yang mencapai 16,3 persen. "Perlu upaya yang lebih intensif untuk memperbaiki kinerja logistik Indonesia," ujarnya. Menurut dia, ada beberapa hal yang menyebabkan kinerja silognas masih rendah, seperti kelangkaan stok dan fluktuasi harga kebutuhan pokok masyarakat terutama pada hari besar nasional, masih tingginya disparitas harga pada daerah perbatasan terpencil dan terluar. &

TEMPO.CO , Jakarta: Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II, Richard Joost Lino, memastikan Pelabuhan Kalibaru akan mulai dibangun pada September 2012 mendatang. Menurut Lino, izin pembangunan pelabuhan akan terbit pada akhir Agustus ini. “Jadi pada September ijin sudah selesai dan bisa mulai dibangun,” katanya di Pelabuhan Tanjung Priok,  Kamis 16 Agustus 2012. Menurut Lino, pembangunan Pelabuhan Kalibaru akan memakan waktu selama empat tahun. Pada 2014, salah satu pelabuhan sudah selesai dan bisa dipergunakan. Pelabuhan Kalibaru nantinya akan memiliki lima terminal yang terdiri dari tiga terminal kontainer dan dua terminal untuk bahan bakar minyak. “Yang selesai paling dulu adalah terminal kontainer,” kata Lino.  Pelabuhan Kalibaru, menurut Lino, memang tidak didesain untuk angkutan penumpang. “Semua terminal untuk penumpang akan dialihkan ke Pelabuhan Ancol, termasuk terminal penumpang yang ada di Tanjung Priok sekarang ini,” katanya. Pelindo mengaku masih menunggu keputus

Jakarta - Sebelum nantinya diterapkan, komponen dalam konsep pendulum nusantara harus ditingkatkan terlebih dahulu.  Keempat komponen tersebut yakni prasarana, sarana, sistem dan sumber daya manusia. Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri rapat dengan Menko Perekonomian di Kantor Kementerian Perekonomian, Lapangan Banteng Jakarta, Selasa (15/01).  “Komponen yang pertama kita memperbaiki prasarananya yaitu pelabuhannya sehingga mampu mengakomodir kapal-kapal yang besar, kedua sarana yakni kapalnya, tiga sistemnya harus terintegrasi antara Pelindo 1 sampai Pelindo 4, keempat sumber daya manusianya harus ditingkatkan,” jelas Bambang. Menurut Bambang konsep ini jangan dilihat dan disederhanakan hanya menyangkut kapal saja, namun harus dilihat dari kacamata keempat komponen tadi yang saling terkait dan terintegrasi.

IMQ, Jakarta —  Pelindo I menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan PT Hutama Karya Persero untuk pembangunan dan pengelolaan pelabuhan multipurpose di Kuala Tripa Kabupaten Nagan Raya, Aceh Darussalam. Nota kesepahaman berisi kesepakatan untuk melakukan sinergi dalam membangun dan mengelola pelabuhan multipurpose di Kuala Tripa Kabupaten Nagan Raya. Direktur Utama Pelindo I, Alfred Natsir, menuturkan nota kesepahaman bertujuan untuk membuat kajian kerjasama sebagai pedoman dalam rangka mempersiapkan rencana kerjasama pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan untuk kegiatan pelayanan kapal dan barang di Kuala Tripa, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh Darussalam. “Tujuan nota kesepahaman ini adalah untuk menciptakan sinergi sesuai kompetensi masing-masing dalam bentuk kerjasama yang memanfaatkan potensi yang dimiliki para pihak dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan,” jelas Alfred dalam ke

JAKARTA. alumni ITS - Pengiriman barang melalui pelabuhan Semarang terus meningkat. Paling tidak realisasi arus petikemas yang melalui Terminal Petikemas Semarang, pada 2012 tercatat 286.405 box atau meningkat 7,9 persen setara dengan 457.055 Teus. Namun, peningkatan arus petikemas, tidak sebanding dengan jumlah realisasi kapal petikemas yang bersandar di pelabuhan yang sebanyak 528 unit atau turun 11,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Perhubungan berharap, pemancaangan tiang pertama (groundbreaking) pembangunan terminal petikemas di Kalibaru Utara oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) sebagai pengembangan pelabuhan Tanjung Priok dimulai Januari ini. Dengan demikian, target operasi tahap pertama itu akan terwujud pada 2015. Proyek pengembangan pelabuhan Tanjung Priok yang diperkirakan menyedot anggaran senilai Rp 11,7 triliun itu, menurut Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, mendesak dan tidak bisa lagi ditunda. Pemerintah, konsens melakukan pengembangan, guna menghindari terjadinya stagnasi di pelabuhan paling ramai itu.