Woisoren

Jakarta - Sistem logistik nasional yang belum memadai masih menjadi batu sandungan bagi para pengusaha dalam menjalani aktivitas bisnisnya di Indonesia. Kondisi tersebut berdampak negatif bagi daya saing produk dalam negeri.       Menurut Pendiri Supply Chain Indonesia (SCI), Setijadi, sistem logistik Indonesia belum mampu berperan sebagaimana mestinya meskipun peran utamanya sebagai pendukung konektivitas antar wilayah demi mencapai kesejahteraan masyarakat. "Indikasi persoalan ini dapat dilihat dari ketersediaan tingkat harga, fluktuasi harga dan disparitas harga antar wilayah untuk beberapa barang, komoditas pokok dan strategis di Indonesia. 

(Berita Daerah – Nasional) Penerapan sistem logistik nasional (Sislognas) yang terkoordinasi antardaerah hingga kini masih didera permasalahan klasik, salah satunya yaitu belum adanya komitmen dari beragam pemangku kepentingan. Cetak pengembangan Sislognas sendiri telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden No.26 Tahun 2012 tanggal 5 Maret 2012. Namun, hingga menjelang dua tahun, implementasi cetak biru tersebut belum sesuai dengan yang diharapkan yang terindikasi dari pencapaian Tahapan Implementasi, Rencana Aksi, dan Pengembangan Sislognas. Komitmen yang menjadi pangkal permasalahan hal tersebut terkait dalam pengembangan logistik nasional.

Liputan6.com, Jakarta : Sistem logistik nasional yang belum memadai masih menjadi batu sandungan bagi para pengusaha dalam menjalani aktivitas bisnisnya di Indonesia. Kondisi tersebut berdampak negatif bagi daya saing produk dalam negeri. Menurut Pendiri Supply Chain Indonesia (SCI), Setijadi, sistem logistik Indonesia belum mampu berperan sebagaimana mestinya meskipun peran utamanya sebagai pendukung konektivitas antar wilayah demi mencapai kesejahteraan masyarakat.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, untuk meningkatkan daya saing industri nasional, dibutuhkan dukungan sistem logistik yang efisien dan efektif. "Untuk negara kepulauan yang luas seperti Indonesia, penguatan sistem logistik dilakukan dengan cara menyeimbangkan jumlah angkutan kargo atau komoditas antar wilayah melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru secara progresif," kata MS Hidayat, seperti dilaporkan Antara , di Jakarta, Jumat (25/10). Hingga saat ini, menurut Hidayat, perkembangan industri nasional tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional meskipun di tengah gejolak perekonomian global yang belum stabil. Pertumbuhan industri pengolahan non migas pada semester I-2013 tumbuh sebesar 6,58% atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,92%.

Untuk mendukung kelancaran distribusi logistik, konsep konektivitas pelabuhan dianggap menjadi hal terpenting untuk direalisasikan. “Indonesia tengah membangun konektivitas dan sinergi antara pelabuhan dan area industri (hinterland) yang efisien bagi kegiatan ekspor-impor dan distribusi domestik nasional,” ujar Benny Woenardi, Managing Director Cikarang Inland Port dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/10/2013). Menurut Benny, Masyarakat terbuka ASEAN yang akan dimulai pada 2015 juga akan menjadi perhatian penting, apakah pelabuhan kita sudah siap atau belum.

Liputan6.com, Jakarta : Deutsche Post DHL menyebutkan permasalahan administrasi menjadi masalah utama bagi kelancaran pengembangan industri logistik di Indonesia. Perusahaan pun mengaku tidak bisa melakukan apa-apa terkait masalah administrasi ini. Hal ini disampaikan oleh CEO Deutsche Post DHL Frank Apple ketika ditemui di Hotel Shangrilla, Jakarta, Selasa (8/10/2013). "Masalah administrasi merupakan hambatan yang sangat utama bagi peningkatan dan pertumbuhan industri logistik di Indonesia dan selalu menjadi penghalang utama, selain masalah pulau-pulau yang tersebar di seluruh Indonesia. Itu yang masalah utama kami," ujar dia.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (Asia-Pacific Economic Cooperation/APEC 2013 di Bali, salah satunya menekankan betapa pentingnya aspek community of connectivity (keterhubungan komunitas). Hal ini dimaksudkan agar semua mobilitas barang, orang, investasi, dan inisiatif antaranggota APEC bisa berjalan tanpa hambatan. Keterhubungan komunitas memang penting untuk memuluskan tujuan utama forum APEC, yakni liberalisasi perdagangan dan investasi secara total pada 2010 untuk negara maju dan 2020 untuk negara berkembang. Celakanya, liberalisasi itu datang lebih cepat dan tak terbendung di negara-negara berkembang, tak terkecuali Indonesia.

JAYAPURA - PT Pelabuhan Indonesia IV ( Persero ) Cabang Jayapura , akan menjadikan pelabuhan yang berada di ibukota Propinsi Papua ini menjadi pelabuhan regional  hard park. Dikatakan General  Manager PT, Pelabuhan Indonesia IV ( Persero ) Cabang Jayapura, Agus S. Nazar Rumaropen, S.E., rencana menjadikan hard park  (pusat tempat peti  kemas) tersebut tinggal ‘ketuk palu’ saja jika semua elemen pemerintah, serta pejabat terkait, dalam hal ini Walikota Jayapura dan Gubernur Papua, mendukung serta membukakan jalan, bukan hal yang mustahil untuk menjadikan Pelabuhan Jayapura sebagai pusat bersinggahnya peti kemas di Papua.  Lebih lanjut dikatakan Agus, sapaan akrabnya, sangat dimungkinkan untuk menjadikan pelabuhan Jayapura sebagai hard park merupakan pilot projek untuk kedepan. Agar pelabuhan Jayapura bukan hanya melayani pendistribusian barang  melalui peti kemas hanya untuk tingkat nasional, namun juga menjangkau hingga international.

Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal seakan tidak mengenal lelah untuk memajukan provinsi yang dipimpinnya dengan mengajukan beberapa usulan program startegis untuk percepatan pembangunan di Papua. Beberapa program tersebut dalam prosesnya telah mendapat respon positif dan sedang dibahas di tingkat pusat. Dan dari beberapa program strategis itu salah satunya adalah mengembalikan Bandara Frans Kaisiepo (FK) Biak sebagai bandara internasional. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua, Mohammad Musa’ad mengatakan, mengembalikan status Bandara Frans Kaisiepo sebagai bandara berstandar internasional di wilayah timur Indonesia sangat direspon oleh pemerintah pusat.

Jayapura (30/7) — Mengingat adanya peningkatan sebanyak 15 persen arus barang yang masuk dan keluar dari Pelabuhan Jayapura, dan adanya berbagai permasalahan yang terjadi di pelabuhan, Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe meminta PT. Pelindo untuk mempresentasikan masalah itu. “Ada peningkatan 15 persen arus barang yang masuk dan keluar dari Pelabuhan Jayapura, dan yang paling banyak adalah produk sembako. Dengan jumlah peningkatan itu, perputaran uang di Pelabuhan Yos Sudarso telah mencapai milliaran bahkan triliunan rupiah,” kata General Maneger PT. Pelindo Jayapura Agus Nasar, di Jayapura, Selasa (30/7). Disamping peningkatan itu, ujar Agus, dengan sudah dimilikinya alat pengangkut peti kemas secara otomatis, tenaga buruh tak lagi dilibatkan secara penuh, namun pihaknya masih saja diminta untuk membayar upah buruh.

SENTANI, Inspirasi Bangsa (8/7)— Pembangunan pelabuhan peti kemas Depapre yang berada di Kabupaten Jayapura, Papua masih terkendala masalah pembebasan tanah, kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jayapura Alex R. Dusay kepada Inspirasi Bangsa di Sentani, Rabu lalu. “Tahun ini kami sedang fokus pada pembebasan tanah sehingga baru tahun depan pelabuhan Depapre ini baru dioperasionalkan,” ujarnya. Alex menjelaskan luas pelabuhan Depapre ini dalam rencana masterplan Kabupaten Jayapura yaitu 74 hektar dimana sekitar 18 hektar diantaranya telah dilakukan reklamasi. “Pekerjaan yang saat ini sudah dilakukan adalah reklamasi atau penimbunan ke laut seluas 18 hektar atau sekitar 75 persen dari total yang harus ditimbun,” urainya.

Pembangunan pelabuhan peti kemas di darah Depapre, Kabupaten Jayapura diprediksi bakal habiskan dana sebesar Rp 1 triliun. Dimana pembangunan ini didukung oleh tiga pihak, yakni Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Jayapura. “Pembangunan pelabuhan peti kemas sesuai dengan target Kementerian Perhubungan akan rampung pada 2014 mendatang,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Bambang Siswanto kepada wartawan, di Jayapura, Rabu (15/5). Dia menjelaskan, terkait dengan pembebasan lokasi pembangunan, menjadi tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Jayapura. Sedangkan pembangunan kontruksinya Kementerian Perhubungan dan Pemerintah provinsi Papua. “Anggaran pembangunan untuk 2013, kurang lebih Rp40 miliar, dan sekarang masih dalam tahap penimbunan jadi diperkirakan bisa menelan dana hingga Rp1 triliun,” ujarnya.

BULAN April mendatang PT ILCS  (Integrasi Logistik Cipta Solusi), akan mengoperasikan sistem data manifest logistik nasional sebagai salah satu upaya menekan biaya logistik nasional yang hingga kini masih dinilai tinggi. Pergerakan logistik barang di lingkup domestik selama ini masih menggunakan sistam layanan manual, person to person , sehingga memerlukan waktu, SDM yang banyak bahkan biaya yang resmi maupun tidak resmi (Pungli) untuk ’memperlancar’ urusan.

Jakarta - Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu memastikan cetak biru sistem logistik nasional akan rampung sebelum pemerintahan sekarang ini berakhir.  Cetak biru sistem logistik nasional ini diharapkan bisa menjadi acuan pengelolaan sistem distribusi barang dan jasa di dalam negeri agar lebih efisien, efektif yang berdampak pada daya saing ekspor Indonesia di pasar internasional. "Blue print-nya sedang dikerjakan, mudahan- mudahan bisa selesai sebelum Oktober (masa pemerintahan berakhir)," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu disela-sela acara peresmian fasilitas cranes baru di JICT Tanjung Priok, Rabu (27/5/2009). Menurut Mari, cetak biru sistem logistik nasional sudah lama dibahas, namun akhirnya sekarang ini sudah mendekati tahap finalisasi akhir. Cetak biru ini lanjut Mari merupakan upaya pembenahan dari sisi regulasi selain dari sisi infrastruktur sistem logistik yang selama ini dinilai tidak efisien dan efektif sehingga mempengaruhi daya saing barang term...

Jakarta - Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu memastikan cetak biru sistem logistik nasional akan rampung sebelum pemerintahan sekarang ini berakhir. Cetak biru sistem logistik nasional ini diharapkan bisa menjadi acuan pengelolaan sistem distribusi barang dan jasa di dalam negeri agar lebih efisien, efektif yang berdampak pada daya saing ekspor Indonesia di pasar internasional. "Blue print-nya sedang dikerjakan, mudahan- mudahan bisa selesai sebelum Oktober (masa pemerintahan berakhir)," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu disela-sela acara peresmian fasilitas cranes baru di JICT Tanjung Priok, Rabu (27/5/2009). Menurut Mari, cetak biru sistem logistik nasional sudah lama dibahas, namun akhirnya sekarang ini sudah mendekati tahap finalisasi akhir. Cetak biru ini lanjut Mari merupakan upaya pembenahan dari sisi regulasi selain dari sisi infrastruktur sistem logistik yang selama ini dinilai tidak efisien dan efektif sehingga mempengaruhi daya saing barang terma...

JAKARTA: Pemerintah segera menerbitkan cetak biru logistik nasional paling lambat pada Januari 2010, menyusul hampir rampungnya pembahasan oleh sejumlah instansi terkait. Deputi Menko Perekonomian Bidang Perdagangan dan Perindustrian Eddy Putra Irawadi mengatakan instansinya telah membahas cetak biru logistik dengan semua pemangku kepentingan secara institusional. "Paling lambat Januari 2010 sudah bisa terbit. Cetak biru logistik mempunyai visi locally integrated-globally connected, guna mendorong daya saing ekonomi dan terciptanya penyedia jasa logistik nasional yang tangguh," katanya kepada Bisnis. Dia menambahkan saat ini sejumlah peraturan terkait dengan kegiatan logistik terdapat di sejumlah instansi. Karena itu, cetak biru dibutuhkan untuk menyatukan strategi dan program untuk membenahi sistem logistik menjadi lebih efisien. "Peraturan yang menyangkut logistik itu banyak dan bertebaran, mulai dari undang-undang sampai dengan surat keputusan menteri, misalnya ...

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah hari ini meluncurkan Auto Gate System di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sistem ini merupakan pengembangan dari fitur Indonesia Nasional Single Windows yang sudah dirancang sejak 2010. "Ini bentuk persiapan target kita memasuki ASEAN Economy Community pada 2015 yang tidak bisa dihindari lagi," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa saat peluncuran Auto Gate System di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin, 21 Januari 2013. Menurut dia, Indonesia yang merupakan negara terbesar di ASEAN harus memiliki daya saing yang tinggi. Seluruh konektivitas di pelabuhan, kata dia, harus diintegrasikan dalam sistem logistik nasional. "Indonesia Single Windows sudah berjalan dengan baik. Seluruh izin yang selama ini terpencar di masing-masing kementerian saat ini sudah terintegrasi dalam sistem yang dikelola Menteri Keuangan dalam portal tersebut," kata Hatta. Pengembangan Auto Gate System sendiri sebetulnya mengalami masala...

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta agar Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, segera dibenahi. Menurut dia, kondisi pelabuhan saat ini tidak steril sehingga mengganggu proses bongkar muat.  Imbasnya, dwelling time atau waktu tunggu di pelabuhan jadi butuh waktu yang lama. "Harus diperbaiki sistem tarif, pelayanan, layout pelabuhan. Juga kegiatan nonbisnis kalau bisa dikurangi akan lebih baik," katanya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin, 21 Januari 2013. Berdasarkan hasil survei, waktu tunggu barang di Pelabuhan Tanjung Priok sepanjang 2011-2012 berkisar 4,7 hingga 6,7 hari. Angka tersebut tergolong tinggi. Penyebabnya: 58 persen oleh pre-customs clearence, 18 persen karantina, dan 24 persen oleh post-customs clearence. Pemerintah menargetkan menekan waktu tunggu menjadi empat hari. Waktu tersebut setara dengan dwelling time di Malaysia. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan penataan desain Pelabu...

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah hari ini meluncurkan Auto Gate System di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sistem ini merupakan pengembangan dari fitur Indonesia Nasional Single Windows yang sudah dirancang sejak 2010.  "Ini bentuk persiapan target kita memasuki ASEAN Economy Community pada 2015 yang tidak bisa dihindari lagi," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa saat peluncuran Auto Gate System di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin, 21 Januari 2013.  Menurut dia, Indonesia yang merupakan negara terbesar di ASEAN harus memiliki daya saing yang tinggi. Seluruh konektivitas di pelabuhan, kata dia, harus diintegrasikan dalam sistem logistik nasional.  "Indonesia Single Windows sudah berjalan dengan baik. Seluruh izin yang selama ini terpencar di masing-masing kementerian saat ini sudah terintegrasi dalam sistem yang dikelola Menteri Keuangan dalam portal tersebut," kata Hatta.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta agar Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, segera dibenahi. Menurut dia, kondisi pelabuhan saat ini tidak steril sehingga mengganggu proses bongkar muat.   Imbasnya, dwelling time atau waktu tunggu di pelabuhan jadi butuh waktu yang lama.  "Harus diperbaiki sistem tarif, pelayanan, layout pelabuhan. Juga kegiatan nonbisnis kalau bisa dikurangi akan lebih baik," katanya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin, 21 Januari 2013.  Berdasarkan hasil survei, waktu tunggu barang di Pelabuhan Tanjung Priok sepanjang 2011-2012 berkisar 4,7 hingga 6,7 hari. Angka tersebut tergolong tinggi. Penyebabnya: 58 persen oleh pre-customs clearence, 18 persen karantina, dan 24 persen oleh post-customs clearence. Pemerintah menargetkan menekan waktu tunggu menjadi empat hari. Waktu tersebut setara dengan dwelling time di Malaysia.